Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM): Malaikat Penolong Krisis Moneter yang Kini Sulit Mendapat Pertolongan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terbukti sepak terjangnya dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terbukti dengan UMKM di Ind

Realitas Risiko Investasi Agrikultur pada Platform Peer-to-Peer Lending
Equity Crowdfunding: Penggerak Roda Ekosistem Usaha Perikanan
Produksi Ikan Indonesia Terbesar di Dunia, Apakah Masyarakatnya Suka Makan Ikan?

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terbukti sepak terjangnya dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terbukti dengan UMKM di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997, bahkan UMKM menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja (Karsidi, 2007). Tak hanya itu, UMKM juga berperan vital dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan landasan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong nelayan dan pengusaha perikanan Indonesia untuk memanfaatkan kemenangan bangsa dalam pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) dan UMKM diimbau untuk turut serta meramaikan usaha perdagangan perikanan Indonesia karena dapat mendongkrak perekonomian Indonesia di sektor perikanan (Pregiyati dalam website resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,2019).
Undang-undang yang mengatur tentang seluk-beluk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu (Supriatna, 2014).

⦁ USAHA MIKRO
Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,- per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.

⦁ Ciri – Ciri Usaha Mikro
⦁ Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
⦁ Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
⦁ Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
⦁ Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
⦁ Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
⦁ Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
⦁ Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
⦁ Usaha mikro dilihat dari kepentingan perbankan

Usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain:
⦁ Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang;
⦁ Tidak sensitive terhadap suku bunga;
⦁ Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter; dan
⦁ Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat

⦁ USAHA KECIL
Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.1.000.000.000,- per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-

⦁ Ciri – Ciri Usaha Kecil
⦁ Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
⦁ Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
⦁ Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
⦁ Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
⦁ Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
⦁ Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
⦁ Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

⦁ USAHA MENENGAH
Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,- sampai dengan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,- s/d Rp.5.000.000.000,-

⦁ Ciri -Ciri Usaha Menengah
⦁ Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
⦁ Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
⦁ Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
⦁ Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
⦁ Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
⦁ Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Saat ini, banyak pengusaha perikanan yang berusaha mengembangkan bisnisnya, mulai dari aktivitas trading perikanan, bisnis pakan ikan tambak, budidaya komoditas perikanan, dan lain sebagainya. Berdasarkan klasifikasi di atas, bisnis-bisnis perikanan ini tergolong dalam kategori UMKM. Namun, banyak pengusaha perikanan yang mengalami kendala untuk mengembangkan bisnis karena keterbatasan modal. Usaha mikro sering digambarkan sebagai kelompok yang kemampuan permodalan usahanya rendah. Rendahnya akses UMKM terhadap lembaga keuangan formal, sehingga sampai dengan akhir tahun 2007 hanya 12 % UMKM akses terhadap kredit bank karena :
⦁ Produk bank tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UMKM;
⦁ Adanya anggapan berlebihan terhadap besarnya resiko kredit UMKM;
⦁ Biaya transaksi kredit UMKM relatif tinggi;
⦁ Persyaratan bank teknis kurang dipenuhi (agunan, proposal);
⦁ Terbatasnya akses UMKM terhadap pembiayaan equity;
⦁ Monitoring dan koleksi kredit UMKM tidak efisien;
⦁ Bantuan teknis belum efektif dan masih harus disediakan oleh bank sendiri sehingga biaya pelayanan UMKM mahal;
⦁ Bank pada umumnya belum terbiasa dengan pembiayaan kepada UMKM.

Berkat perkembangan teknologi permasalahan pendanaan ini akhirnya bisa diselesaikan karena kehadiran platform peer-to-peer (P2P) lending yang memudahkan pemilik UMKM perikanan untuk mendapatkan pendanaan. Growpal selaku P2P lending platform berkomitmen dalam mewujudkan sinergi antara pemilik modal yang tidak memiliki kemampuan dalam budidaya perikanan atau usaha perikanan dengan petani dan agropreneur potensial yang memiliki kemampuan dalam sektor usaha perikanan dan budidaya perikanan tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan bisnis perikanan. Harapannya, kehadiran Growpal dapat memberikan social impact untuk pengusaha UMKM perikanan dan akhirnya memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penulis:
Quartina Pinunjul Winarti

Source:
⦁ Afifah. (2012). Analisis Bantuan Modal dan Kredit bagi Kelompok Pelaku UMKM. Diakses 06 September 2019, dari http://eprints.undip.ac.id/35806/1/AFIFAH.pdf
⦁ Karsidi, Ravik. (2007). Pemberdayaan Masyarakat untuk Usaha Kecil Dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah). Jurnal Penyuluhan. 3(2). 137-145
⦁ Pregiwati, Lilly Aprilya. (2019). Pemerintah Dorong Nelayan Dan UMKM Perkuat Usaha Perikanan. Diakses 06 September 2019, dari https://kkp.go.id/artikel/8522-pemerintah-dorong-nelayan-dan-umkm-perkuat-usaha-perikanan
⦁ Supriatna, Aan. (2014). Mengenal Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Diakses 06 September 2019, dari https://www.lalaukan.com/2014/09/mengenal-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm.html

COMMENTS

WORDPRESS: 0